Sistem Presidensial Kuasi Parlementer (?) Berdasarkan UUD 1945 Amandemen IV

Sistem PARLEMENTER dan Sistem PRESIDENSIAL

Perspektif Politik Membangun Karakter Bangsa

Koalisi Tanpa Konsep

Potensi Konflik Harus Diwaspadai

BANDUNG, (PR).-
Proses Pemilihan Umum 2009 menyimpan banyak potensi konflik secara horizontal. Apalagi, bangsa Indonesia kini berada dalam keadaan “kritis” akibat tingginya ketidakpastian, baik dalam masalah ketatanegaraan, politik, ekonomi, budaya, maupun ancaman krisis finansial global.
“Potensi konflik pada pemilu itu harus selalu diwaspadai dan segera diantisipasi. Caranya, antara lain dengan memberikan informasi dan sosialisasi yang lebih jelas dan terperinci kepada publik,” kata Sekjen Forum Bandung Hendarmin Ranadireksa, dalam pertemuan Forum Bandung, di Hotel Sawunggaling Bandung, Selasa (30/12).

Hadir beberapa intelektual senior yang tergabung dalam Forum Bandung pada pertemuan tersebut, di antaranya Prof. Dr. Sudjana Sapiie, Drs. Suharsono Sagir, Dedy Widjaja, Hj. Yuyu Udin, Drs. Ali Syarief, D. Sumarna, dan Djadja Subagja Husein. Sebelumnya, Forum Bandung menggelar rangkaian pertemuan pada 26-27 Desember 2008.

Menurut dia, tugas utama Komisi Pemilihan Umum adalah untuk memberi arahan secara konkret kepada masyarakat. Oleh karena itu, KPU tidak boleh membuat aturan yang ruwet.
Terkait kondisi bangsa yang masih memprihatinkan, menurut Hendarmin, Forum Bandung mengharapkan ajang pemilu tidak hanya menghamburkan dana besar, tetapi dapat menghasilkan pemerintahan dan kepemimpinan yang kuat, visioner, transformatif, dan tidak permisif.

“Bangsa Indonesia mendambakan munculnya pemimpin yang bisa memecahkan masalah politik dan ekonomi pada tahun-tahun mendatang,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, kekhawatiran munculnya konflik horizontal sangat beralasan, terutama jika menilik sejumlah pemilihan kepala daerah yang rawan konflik. Ditambah lagi, kondisi ekonomi nasional yang lesu terkena imbas krisis global.

“Pemilu seharusnya tidak sekadar bertujuan untuk pemilu, tapi bisa lebih mengedepankan upaya mengatasi kondisi riil yang dihadapi bangsa,” katanya.

Pemahaman itu sangat penting, tutur Hendarmin, mengingat Pemilu 2009 menelan biaya sangat besar mencapai Rp 22,6 triliun. Belum lagi, biaya yang dikeluarkan calon, baik untuk pemilihan legislatif, DPRD (provinsi dan kabupaten/kota), maupun untuk pemilihan presiden. (A-68)***

Pemilu, Golput, dan Aspirasi Agama dalam Demokrasi

Memenuhi Undangan Dewan Pertimbangan Presiden-Menyoal amandemen UUD lagi

Kembali Tim Forum Bandung memenuhi undangan Dewan Pertimbangan Presiden untuk turut menyampaikan pokok-pokok fikirannya dalam penyempurnaan UUD kita, yang saat ini dipandang hanya telah melahirkan konflik di berbagai bidang, sehingga menjadikan bangsa ini tidak bermartabat.

Diskusi di dilakukan di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden pada tanggal 18 dan 19 Maret  2009, yang  juga di hadiri oleh Para utusan perguruan tinggi, para pakar hukum dan pakar  politik dan aktifis lainnya.

 Kelihantannya, para peserta melihat bahwa UUD yang telah dimandemen 4 kali ini, memang ada masalah disitu dan sangat serious sehingga memang menjadi urgent untuk di ubah dengan yang lebih baik.    

Sosialisasi Pokok-Pokok Permasalahan Bangsa

Komitmen Forum Bandung dalam turut berperan aktif terdepan menyelesaikan masalah-mmasalah bangsa yang sekarang sedang mewabah, terus dilakukan melalui berbagai saluran dan pendekatan. Tampak salah Hendarmin Ranadireksa sedang menjelaskan akar masalah bangsa di hadapan civitas akademika Universitas Langlang Buana Bandung, sabtu 14/03/07.  Pembicara lain yang turut menyemarakan acara antara lain Dr. Yudhi Chrisnandi, dan Prof.Dr. Rusadi Kantasamita. Makalah yang disampaikan oleh Forum Bandung, dapat di lihat pada selected feature “PROGRAM PRO PUBLIK DAN TANTANGAN KEPEMIMPINAN NASIONAL

 

Solusi Kembali Ke Jati Diri Bangsa

Nur Mahmudi, Mantan Ketua PKS, Mantan Menteri, sekarang Walikota Depok. Solusi menyelasaikan masalah jati diri Bangsa!!!

Hak Veto untuk Presiden